Isu Kelestarian Lingkungan Masih Anak Tiri

Foto: Istimewa/net. 

WWF (world wide fund for nature) Indonesia, sebuah lembaga konservasi alam, merangkul LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) dalam melakukan survei terkait politik lingkungan hidup. Dalam pemaparan survei nya, kemarin di Jakarta, WWF menyebut, pejabat pemangku kepentingan di Indonesia belum menunjukan komitmen terhadap isu kelestarian lingkungan.

Survei yang bertajuk 'persepsi masyarakat terhadap isu lingkungan dan prefensi partai politik', dirilis dalam kesadaran bahwa belum adanya komitmen bersama dalam menangani isu-isu kerusakan lingkungan.

Data LP3ES menyebut, sebanyak 95,7% dari responden survey menyatakan bahwa wakil rakyat yang bakal duduk di kursi legiselatif mendatang perlu lebih serius menangani isu kerusakan lingkungan di Indonesia. Responden berasal dari tujuh kota besar di Indonesia, yakni Pekanbaru, Jakarta, Surabaya, Makassar, Samarinda, Kupang dan Sorong.

"Wilayah tersebut di pilih karena memiliki potensi bencana yang tinggi" kata Direktur eksekutif LP3ES, Kurniawan Zen saat memeparkan hasil survei lembaganya, kemarin. Ia juga menambahkan, pola kebijakan pemerintah terhadap isu lingkungan sekarang berdampak pada kemerosotan pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Reformasi tata kelola sumber daya alam yang berorientasi pembangunan berkelanjutan mendesak dilakukan sebagai strategi mendasar untuk menekan resiko bencana yang akan menekan pertumbuhan ekonomi nasional" lanjutnya.

Dalam pemaparannya, WWF berharap calon anggota legislatif nantinya bisa mengakomodir isu lingkungan dalam kampanye politik karena selama ini isu lingkungan hidup dianggap masih menjadi anak tiri. "Kebijakan pengelolaan sumberdaya adalah persoalan serius yang kerap terabaikan dalam agenda politik, sehingga kerap berujung pada bencana dan kesengsaraan bagi rakyat" kata Direktur Komunikasi dan Advokasi WWF Indonesia, Nyoman Iswarayoga, kemarin.

Lebih jauh Nyoman menyayangkan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia kerap menemui permasalahan korupsi. "Penyelenggaraan Pemilu Legiselatif pada April 2014 merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk memilih partai politik dan anggota legislatif yang bukan hanya melihat pembangunan dari parameter ekonomi, namun juga harus berpihak terhadap kelestarian. Pembangunan berkelanjutan harus mencakup dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan" lanjut dia.

Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Kebijakan Publik, Andrinof Chaniago mengungkapkan, isu-isu kerusakan lingkungan hidup masih menjadi anak tiri dalam agenda politik aktor pemangku kepentingan. Padahal, secara urgensi, isu kerusakan lingkungan sudah sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah. "Isu kerusakan lingkungan di indonesia tidak seksi, padahal berdasarkan data yang empiris, ini (isu kerusakan lingkungan -red) merupakan masalah besar, tapi tidak menjadi isu besar. Selama ini isu kerusakan lingkungan tertutup oleh isu korupsi, kebutuhan bahan pokok dan isu-isu infrastruktur" kata Andrinof, kemarin di Jakarta.

di tulis oleh: San



■ Moderator : Sering Buka | Semua Bisa Menulis Apa Saja