 |
| Foto: Istimewa/NET. |
Indonesia Police Watch (IPW) meminta Polri segera mengusut kasus tertukarnya surat suara Pemilu 2014 di sejumlah daerah.
Neta S Pane, Ketua Presidium IPW mengatakan, apakah kasus tertukarnya surat suara ini akibat ketidaksengajaan atau ada faktor kesengajaan atau justru ada unsur sabotase dari pihak tertentu, untuk mengacaukan Pemilu 2014.
Data di KPU menyebutkan, ada 77 kabupaten-kota di 20 provinsi yang melaporkan surat suaranya tertukar. Akibatnya, daerah-daerah itu terpaksa melakukan pemungutan suara ulang.
"Diperkirakan ada ribuan TPS di seluruh Indonesia yang melakukan pemungutan suara ulang.Di Jawa Barat saja, ada 324 TPS yang terpaksa melakukan pemungutan ulang pada Minggu 13 April 2014," ujarnya lewat keterangan tertulis.
Indonesia Police Watch (IPW) menilai, kasus tertukarnya surat suara di Pemilu 2014 ini sangat luar biasa banyaknya. Saking banyaknya, ujar Neta, kasus ini terlihat sangat tidak lazim.
"Sehingga patut dipertanyakan, apakah KPU dan KPUD bisa seceroboh itu dan seakan melakukan "aksi ceroboh massal" di sejumlah daerah," ujarnya.
Jika KPU bisa seceroboh itu profesionalismenya, imbuh Neta, patut dipertanyakan. Namun, melihat banyaknya kasus surat suara yang tertukar di seluruh daerah dugaan adanya unsur sabotase patut ditelusuri.
"Untuk itulah Polri perlu melakukan pengusutan agar tidak terjadi keresahan, kekacauan, dan konflik. Sebab kasus tertukarnya surat suara yang berlanjut pada pemungutan suara ulang telah membuat banyak caleg menjadi resah," imbuhnya.
Masih menurut Neta, Polri perlu turun tangan mengusut kasus ini agar peristiwa serupa tidak terulang di Pilpres 2014 pada 9 Juli mendatang.
"Bagaimana pun eskalasi politik di Pilpres 2014 akan lebih panas dari Pileg 2014. Berbagai potensi ancaman bisa cepat meletup menjadi konflik, termasuk kasus tertukarnya surat suara, bisa membuat Pilpres 2014 menjadi panas dan diwarnai konflik," ucapnya.
Sehingga, Polri harus segera memeriksa KPU dan KPUD untuk mengusut kasus ini. Jika ada sabotase, Polri segera menuntaskannya.
"Tapi jika hanya karena ceroboh, Polri harus meminta jaminan dari KPU bahwa di Pilpres 2014, kasus serupa tidak terulang lagi," Tandasnya.
■ Sering Buka | Semua Bisa Menulis Apa Saja
Klik "kirim tulisan" untuk kirim informasi kamu
No comments:
Post a Comment
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi seringbuka.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.
seringbuka.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.