 |
| Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) (Foto: Istimewa/net). |
Indonesia Police Watch (IPW) mengatakan Polisi Republik Indonesia (Polri) patut diberi apresiasi. Sebab, selama proses kampanye Pemilu 2014 situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) relatif aman dan kondusif, meski di Aceh dan Papua terjadi teror penembakan.
Selain itu, di berbagai daerah, jajaran Polantas terlihat bersikap tegas dalam menindak peserta kampanye yang melakukan pelanggaran lalulintas.
Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) lewat keterangan tertulisnya via blackberry messenger, Minggu (6/4), mengatakan bahwa kondusifnya situasi kamtibmas sepanjang masa kampanye tidak terlepas dari makin tingginya kesadaran warga.
IPW Sarankan "Kenaikan Bintang".
Namun, masih menurut Neta, Indonesia Police Watch (IPW) menyarankan, agar para kapolda dan kapolres di daerah rawan yang berhasil menjaga stabilitas kamtibmas wilayahnya diberi reward oleh Kapolri. Kapolda Jatim, Jabar, Sulteng, Riau, dan Kapolda Banten misalnya pantas diberi reward atau "kenaikan bintang".
"Pemberian reward tersebut untuk memotivasi aparat Polri agar lebih bersemangat lagi dalam bekerja keras menjaga situasi kamtibmas di wilayah tugasnya," ujarnya.
Sikap profesional yang ditunjukkan aparat kepolisian di sepanjang masa kampanye makin menunjukkan netralitas Polri dalam Pemilu 2014. Hanya, lanjut Neta, memang netralitas Polri sempat dipertanyakan, saat Polri memberikan penambahan pengawalan terhadap Jokowi, dari 6 menjadi 12 orang.
"Dalam kasus ini Polri seakan memberi keistimewaan pada Jokowi. Sementara pada Prabowo dan Wiranto yang juga tampil sebagai capres, Polri tidak memberikan pengawalan khusus. Untuk itu Kapolri harus menjelaskan, kenapa Polri memberi keistimewaan pada Jokowi," lanjutnya.
Imbuh Neta, IPW berharap, situasi yang kondusif di sepanjang masa kampanye tetap terjaga hingga proses Pilpres 2014 selesai dengan tuntas. Namun, Polri perlu mencermati situasi pasca penghitungan suara dan menjelang Pilpres 2014, yang diperkirakan eskalasi politiknya akan lebih tinggi.
Pertarungan partai politik maupun calon presiden diperkirakan cukup ketat, mengingat SBY tidak bisa maju lagi sebagai capres karena terbentur UU.
"Kondisi ini tentu akan membuat eskalasi politik bakal panas yg otomatis menjadi ancaman bagi situasi kamtibmas," pungkasnya. (Sopian)
■ Sering Buka | Semua Bisa Menulis Apa Saja
No comments:
Post a Comment
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi seringbuka.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.
seringbuka.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.