Gerakan Premanisme Masih Dicurigai untuk Kepentingan Politik

Foto: Istimewa/net. 

Direktur Imparsial, Al-Araf mencurigai gerakan premanisme bakal digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2014.

"Saya khawatir, pada pemilu 2014, kelompok-kelompok preman bisa di gunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu" kata Al-Araf saat menghadiri diskusi bertajuk Hambatan dan Tantangan Penegakkan Hukum dalam Pemberantasan Premanisme di Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (13/2).

Imparsial merujuk pada sejarah di era orde baru, dimana rezim pemerintah memanfaatkan gerakan sipil untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan. 

"Premanisme sempat di usung pemerintah dan naik menjadi isu politik pada masa rezim orde baru, bentuknya teror terhadap pihak oposisi (kontra pemerintah) pada masa itu" lanjut dia.

Aksi premanisme ditakutkan bakal terjadi lagi pada musim pemilu tahun ini. Imparsial melihat kecenderungan preman yang berafiliasi dengan politik masih menghiasi gerakan-gerakan politik pasca era reformasi.

"Pasca reformasi, premanisme berkembang. Premanisme sebagai tindak kejahatan tentu tidak dapat dilepaskan dengan kondisi ketimpangan keadilan ekonomi dan politik,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolres Jakarta Barat Komisaris Besar (Pol) Fadil Imran mendorong korban-korban tindak kekerasan premanisme untuk tidak takut melaporkan kasusnya ke pihak-pihak penegak hukum.

"Ada kecenderungan, terdapat ketakutan yang berlebihan pada korban premanisme, seperti terintimidasi dan trauma sehingga takut memberikan keterangan kepada polisi. Makanya kita sejak awal menggandeng LPSK agar bisa memberi perlindungan kepada saksi dan korban" papar Fadil.

Wakil Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo mengungkapkan, premanisme merupakan kajian yang belum populer dalam kacamata hukum di Indonesia. Meski sejak jaman orde baru masyarakat telah 'mengenal' istilah permanisme seperti penembak misterius (petrus), namun hingga saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUJP) tidak mengatur secara spesifik terkait premanisme.

"Penggunaan premanisme lebih berlaku secara populer, dalam sistem peradilan pidana tidak dikenal istilah preman. Kalau kita mau memberantas preman, kita perlu kembali ke terminologi-terminologi premanisme" ungkap Hasto.

Ia mencoba menjabarkan premanisme dalam terminologi tertentu yang membantu merujuk pada alasan kemunculan premanisme.

"Preman ada pada tataran dua dimensi, pertama tataran dimensi ekonomi yang ke dua ada pada tataran dimensi politik" lanjutnya.

Hasto mengambil contoh peristiwa bentrok yang terjadi melibatkan gerakan-gerakan premanisme dalam 'setir' pemerintah tempo dulu.

"Misalnya pada pristiwa Malari beberapa tahun silam, penguasa menggunakan kekuatan sipil (preman) untuk meng-counter aksi yang dilakukan mahasiswa" ujarnya.

Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapat penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak di butuhkan. Preman sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan karena memang kegiatan preman tidak lepas dari kedua hal tersebut.

Sejarah asal mula preman itu sendiri dimulai pada masa penjajahan belanda dimana pada waktu itu ada sekelompok orang yang menolak mentah-mentah berbagai aturan yang dikeluarkan Belanda. Mereka ingin hidup bebas tanpa harus dijajah atau diatur bangsa lain.

di tulis oleh:  San.



■ Moderator : Sering Buka | Semua Bisa Menulis Apa Saja